Pemda Berperan Penting dalam Tata Kelola dan Kelancaran Distribusi Gas LPG 3 Kg

10-02-2025 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan. Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menilai Pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam tata kelola dan kelancaran proses distribusi gas (LPG) 3 Kg. Karena itu, ia mendorong agar Pemda untuk proaktif dalam mengkoordinasikan agen dan distributor di wilayahnya masing-masing.

 

“Termasuk memastikan ketersediaan stok dan harga. Selain agar mencegah penimbunan dan kelangkaan yang merugikan masyarakat," ujar Irawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (10/2/2025).

 

Oleh karena itu, pihaknya berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, agen, dan distributor. Sehingga, Pemda ikut berperan dan membantu agar data masyarakat penerima dan pengguna LPG 3 merupakan data yang terbaru (update) dan akurat. Sekaligus ikut aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG 3 kg yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat yang berhak saja. Sehingga tidak ada penyalahgunaan di dalamnya.

 

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini yakin jika transformasi kebijakan energi dan subsidi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menghasilkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Serta lebih memudahkan akses dan harga yang lebih murah karena ke depan subsidi yang dikeluarkan oleh negara tepat sasaran. (ayu/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...